Masyarakat Keluhkan Harga BBM di Kotim Melejit

oleh -
Masyarakat
SP. Lumban Gaol, Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Kotawaringin Timur

SAMPIT | Realitas.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kotawaringin Timur (Kotim) beberapa hari terakhir ini banyak menerima keluhan dari masyarakat terkait mahalnya harga Bahan Bakar Minyak (BBM).

Sebagaimana yang disampaikan SP. Lumban Gaol, Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Kotawaringin Timur baru-baru ini.

“Beberapa hari terakhir ini kami banyak menerima keluhan dari masyarakat Kotim terkait mahalnya harga minyak ditingkat pengecer,” ujarnya.

“Seperti Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar dan pertalite. Kenaikan harga minyak jenis non subsidi seperti Dex yang hingga kini mencapai angka Rp18.150 ribuan
dan Pertamax diangka Rp12.750 ribuan ternyata ikut memicu kenaikan solar dan pertalite ditingkat pengecer,” paparnya.

“Saat ini untuk jenis solar ditingkat pengecer sudah menembus diangka 14 ribuan bahkan ada yang
menyentuh diharga 16 ribu, walaupun di SPBU harga ini tidak pernah naik atau masih tetap diharga Rp. 5.500 per liter,” jelasnya.

Lanjutnya, sekarang yang menjadi pertanyaan kenapa bisa harganya di kios-kios pinggir jalan tingkat pengecer bisa menjual dan mendapatkan selisih keuntungan hingga Rp. 9.000 lebih per liternya ?’ sungguh angka yang cukup fantastis.

Dan hampir di semua penjual solar pinggir jalan menjual dengan harga yg sama. Ketika masyarakat pemakai solar yg punya hak ingin mendapatkanya di SPBU, hampir semua SPBU
menjawab habis terjual.

Lalu yang menjadi pertanyaan solar tersebut dijual kemana? Dan kenapa
dipinggir jalan banyak tersedia dengan harga yang hampir mendekati harga Dex.

“Kami menduga bahwa ada orang kuat yang ikut bermain-main dalam situasi ini untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan kelompoknya. Tentu SPBU juga disini harus ikut bertanggung jawab dalam situasi ini,” tegasnya.

“Kenapa bisa terjadi, tentu tidak mungkin hanya oleh SPBU saja tanpa dibackingi oleh
orang orang pemilik kekuasaan dan juga pemilik kewenangan pengawasan dan penindakan. Ini
menjadi perhatian serius buat kita di daerah ini,” tudingnya.

“Jangan sampai daerah ini dikendalikan oleh para perusak-perusak kemajuan daerah ini. Kita semua punya tanggungjawab bersama dalam menumpas sifat-sifat buruk para pelaku tersebut,” harapnya.

Legislator ini menambahkan, pemerintah daerah harus segera bersikap untuk menumpas ini. Bisa mulai dari melakukan penjagaan setiap SPBU secara rutin pada saat jam pendistribusian solar dan premium atau pertalite.

Dan bila diperlukan bisa mengeluarkan perbub yang mengatur tentang Harga Eceran Tertinggi solar yang diperbolehkan dijual dikios-kios pengecer pinggir jalan dan juga mengatur tempat kios-kios pengecer solar harus berjarak minimal 1 km dari titik SPBU.

BACA JUGA:   DPRD Kotim Tekan Pencemaran Air Sungai Mentaya

Tinggalkan Balasan

No More Posts Available.

No more pages to load.