SAMPIT | Realitas – Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim)Ary Dewar mengakui, banyak hasil Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrembang) desa tak realisasi.
mu
Kenyataan itu, tidak hanya terjadi di satu desa tetapi hampir semua desa mengalami kesia-siaan dalam mengikuti Musrenbang.
Dalam pertemuan dengan konstituenya, Ary Dewar banyak mendapatkan pertanyaan terkait usulan desa yang tidak direalisasikan pemerintah kabupaten.
“Padahal usulan tersebut sudah sering disampaikan setiap tahun melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa,” kata Ary, Rabu (8/6/2022).
Di kesempatan kunjugan kerja atau reses ke wilayah daerah pemilihannya, pertanyaan mengapa tidak realisasi hasil Musrenbang menjadi suasana yang dihadapi di setiap pertemuan.
“Sebagai wakil rakyat kami pasti memperjuangkan usulan masyarakat kepada pihak eksekutif, namun sebagian tidak disetujui,” ujarnya.
Dicontohkannya saat dua kali masa reses terakhir di Kecamatan Cempaga dirinya bersama legislator lainnya mendapatkan pertanyaan serupa disetiap kunjungan reses.
“Kami terus ditanya masyarakat terkait realisasi usulan yang mereka sampaikan. Ini sangat miris karenä desa-desa di kecamatan itu tidak mendapat bagian pembangunan,” kata Ary.
“Seperti di Desa Patai, setiap tahun tidak ada pembangunan dari pemerintah daerah. Ini yang jadi catatan kami. Jangan sampai kami yang reses dihujat masyarakat karena dikira tidak memperjuangkan Eksekutif harus melihat ini di bawah,” imbuhnya.
Hal yang serupa juga dirasakan di wilayah lain seperti Kecamatan Kota Besi,Telawang dan Cempaga Hulu. Ada desa desa yang sama sekali tidak ada kebagian program pembangunan.
“Kami mengharapkan berulang kali, agar kedepan ada usulan yang direalisasikan , minimal ada satu program pembangunan dari pemerintah daerah di tiap desa, walaupun misalnya nilainya cuma Rp25 juta,” katanya.
Pembangunan desa memang telah ditunjang oleh dana desa atau anggaran dana desa, yang perencanaan pembangunannya dilakukan mandiri oleh desa.
Namun demikian, kepada kepala daerah tetap melaksanakan realisasi musrenbang karena melalui musyawarah dan realisasinya mencerminkan janji-janji politik kepala daerah yang tertuang dalam visi dan misinya yang dijabarkan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah.
“Kami berharap kedepan, pemerintah tidak menjadikan musrenbang formalitas saja, karena dalam musrenbang juga menggeluarkan anggaran,” tandas Ary(bag)
