Sampit | Realitas – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kotawaringin Timur, Rinie Anderson menekankan kepada pemerintah daerah melalui SOPD teknis untuk mengawasi pelaksanaan kegiatan setiap pabrik kelapa sawit (PKS).
Salah satunya dalam rangka menyikapi persoalan harga beli untuk tandan buah segar (TBS) milik masyarakat yang hingga saat ini masih di bawah harga yang ditetapkan pemerintah.
“Sudah ada SK dari Pemprov untuk harga TBS yang harus dipatuhi oleh investor di daerah ini, sekarang tinggal kita awasi saja karena itu ketentuanya mengikat siapapun yang berinvestasi di daerah,” ujar Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kotawaringin Timur, Rinie Anderson , Kamis (26/52022).
Rinie menanggapi keluhan sejumlah petani mengenai harga TBS yang masih dibawah standar serta penolakan membeli TBS milik masyarakat.
Rinie menyebutkan jika kondisi ini berlanjut dirinya berharap kepada petani petani tersebut untuk bersurat secara resmi agar bisa ditindaklanjuti nantinya.
Politikus PDI Perjuangan ini menyebutkan sebelum dibuka kran ekspor salah satu alasan menolak dan membeli TBS masyarakat dengan harga rendah lantaran tempat penampungan hasil produksi tidak bisa menampung lagi.
Saat itu hasil produksi melimpah lantaran kebijakan larangan ekspor. Namun, saat ini ekspor dibuka kembali, alasan pabrik tidak bisa diterima lagi harga rendah lantaran kebijakan itu.
“Kita dukung investasi tetapi investasi yang ikut aturan pemerintah dan ketentuan perundang-undangan,” tegasnya.
