Sampit | Realitas – DPRD Kotim mendorong agar pemerintah daerah berani mengambil kebijakan tersebut salah satunya untuk membantu petani dan juga mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk membuka usaha dibawah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
Ketua Komisi II DPRD Kotim, Juliansyah menyebutkan selama ini PAD bergantung kepada retribusi dan pajak-pajak kecil.
Sementara kata dia peluang yang besar belum digarap, salah satunya ini adalah BUMD bergerak di PKS. Apalagi dengan peluang kelapa sawit ini sangat menjanjikan kedepannya.
“Masyarakat masih bisa menjual kepada perusahaan perkebunan yang memiliki pabrik. Ini akan jadi persoalan kedepannya jika kapasitas pengolahan pabrik itu terpenuhi dari hasil produksi kebun sendiri perusahaan tersebut,” katanya, Jumat, 18 Maret 2022.
Pertanyaannya bagaimana dengan buah masyarakat ketika perusahaan overload kapasitas sehingga mereka tidak menerima buah dari luar. Disinilah peran pemerintah daerah hadir untuk membangun sendiri pabrik.
Juliansyah menyebutkan investasi puluhan miliar untuk pembangunan pabrik ini nantinya akan jadi anggaran produktif. Setiap tahun pemerintah akan mendapatkan suntikan PAD dari usaha tersebut.
“Sekarang BUMD kita masih sebatas urusan PDAM saja sementara sektor usaha lain tidak digarap sayangnya ini peluang sebenarnya yang bisa dijadikan terobosan,” tukas Sekretaris DPC Gerindra Kotim itu.
Juliansyah sudah menyuarakan hal itu berulang kepada pemerintah, khususnya BUMD yang ada. Namun, sejauh ini BUMD itu tidak ada pergerakan sama sekali.
Harusnya kata dia kalau tidak ada gerakan lakukan reposisi di struktur BUMD tersebut, sehingga BUMD ini bisa jadi kapal yang berlayar dengan nahkoda yang betul-betul mumpuni untuk menghasilan pundi-pundi keuangan bagi daerah. (*)
