SAMPIT | Realitas – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyar Daerah (DPRD) Kotawaringin Timur, Rudianur menyebut siklus tahunan bisa dilihat hampir setiap tahun anggaran di semester I serapan anggaran masih minim.
Banyak Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) yang masih memilih untuk mengebut kegiatan masuk di semester kedua. Maka dari itu tahun ini sangat bijaksana jika pelaksanaan dilakukan di awal tahun.
Karena selain punya waktu yang panjang juga tidak terkendala dikondisi cuaca yang biasanya musim penghujan seperti akhir tahun lalu.
Rudianur mendorong agar pemerintah daerah memaksimalkan pelaksanaan kegiatan pembangunan di awal tahun.
Terlebih untuk pekerjaan yang sifatnya proyek fisik. Hal ini belajar dari 2021. Banyak pekerjaan diakhir tahun yang harus dikebut.
Selain itu ditambah lagi dengan adanya razia terhadap material galian C semakin membuat kontraktor menjerit, sehingga pelaksanaan dinilai jadi tidak maksimal.
“Saya kira kalau semuanya sudah ditetapkan menjadi Perda APBD 2022 melalui proses evaluasi dari gubernur maka segera laksanakan,” katanya, Senin 3 Januari 2022.
Setidaknya di awal ini proses persiapan lelang sudah dimulai, sehingga paling lambat triwulan pertama akhir sudah mulai berjalan pembangunan di daerah ini.
Politikus Partai Golkar ini mengakui kebiasan dari Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) setiap tahun anggaran ini di antaranya molor dalam pelaksanaan kegiatan.
Selain itu juga cenderung melakukan pekerjaan memasuki semester kedua. Dampaknya dalam setiap rapat evaluasi serapan anggaran ada Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) yang dalam semester pertama menyerap anggaran masih dibawah target.
Menurutnya dengan pekerjaan dilaksanakan diawal juga bisa meningkatkan perputaran ekonomi di daerah.
Tenaga kerja banyak terserap sehingga dari awal ekonomi cenderung stabil dengan adanya kegiatan pemerintah disektor pekerjaan proyek tadinya.
Diakuinya akan lebih banyak dampak positif jika pekerjaan dilakukan di awal tahun, selain membantu pertambahan ekonomi juga akan memberikan gambaran kesiapan Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) atas pelaksanaan program usulan.
[007]
