SAMPIT | Realitas – Pengawasan pupuk di Kabupaten Kotawaringin Timur selama ini turut dipertanyakan oleh legislator di Dewan Perwakilan Rakyar Daerah (DPRD) Kotawaringin Timur.
Pengawasan hal ini nampaknya tidak berjalan sebagaimana mestinya. Hingga terjadi kenaikan seperti ini petani nampaknya dibuat menjerit. Bahkan tidak ada solusi untuk mengatasinya. Itu diungkapkan Anggota DPRD Kotawaringin Timur, Bima Santoso.
“Saya mendorong pemerintah untuk memastikan ketersediaan stok pupuk bersubsidi aman guna meringankan beban petani yang terdampak tingginya harga pupuk non subsidi,” kata sekretaris Fraksi PKB DPRD Kotim, Bima Santoso, Minggu, 16 Januari 2022.
Lonjakan harga pupuk non subsidi ini menyebabkan sejumlah masalah seperti terhambatnya produksi serta semakin tingginya harga komoditas pangan.
“Ini yang saya rasakan dan dengar dari masyarakat atau para petani khususnya yang ada di Kecamatan MB Ketapang,” kata pria dari daerah pemilihan tersebut.
Dari itu Bima mendesak agar pemerintah daerah aktif dalam hal tingkat pengawasan penyaluran, sehingga penyaluran dari distributor itu bisa dipastikan harga tidak dimainkan dan benar- benar sampai kepada petani.
Sejauh ini Bima juga mempertanyakan seperti apa distribusi pupuk itu, karena dari keluhan para petani mereka lebih banyak membeli pupuk non subsidi.
Artinya masih banyak petani yang harusnya menikmati pupuk subsidi akan tetapi tidak merasakan hal tersebut.
“Dinas teknis harus bisa pastikan bahwa pupuk subsidi itu benar-benar sampai kepada petani, jangan dialihkan apalagi sampai ada perusahaan yang ikut menikmatinya,” tandasnya.
[]
