SAMPIT | Realitas – Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, Nadie, mengungkap kekecewaannya saat sidak ke sejumlah Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) bersama instansi terkait di Sampit.
Pasalnya, Komisi IV banyak diarahkan ke pelabuhan-pelabuhan yang tidak beroperasi, meski tersus itu mengantongi izin.
Dia mengatakan, dari beberapa Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) yang beroperasi banyak tidak memenuhi standar operasional serta diabaikannya jaminan untuk pekerja, baik BPJS kesehatan maupun ketenagakerjaan.
“Kunjungan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) sedikit mengecewakan. Kita diarahkan ke beberapa terminal pelabuhan yang sudah tidak beroperasi dan TUKS yang ada ini masih jauh dari standar kelaikan,” katanya.
Selain itu, yang cukup mengejutkan mereka, jaminan buruh juga banyak terabaikan, ini seharusnya menjadi tanggung jawab Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Sampit dan pihak terkait lainnya.
Menurutnya Komisi IV akan menggelar rapat dengar pendapat dan akan memanggil semua pihak terkait dan pemilik perizinan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS).
Lebih lanjut, kata dia, dilakukan untuk keberlangsungan investasi dan nasib para buruh yang lebih baik untuk ke depannya.
“Masa pekerjaan yang penuh risiko itu tidak ditanggung oleh BPJS. Padahal jelas ketentuan, pemberi kerja wajib menjamin pekerjanya,” ujar Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kotawaringin Timur. [009/m]
