SAMPIT | Realitas – Rapat Kompilasi di DPRD Kotawaringin Timur (Kotim) membahas anggaran telah selesai, akhirnya APBD Kotim tahun anggaran 2022 telah disepakati.
Setelah melalui pembahasan APBD Kotim yang mendalam sesuai dengan agenda jadwal kegiatan DPRD Kotim pada 16 November 2021 sampai dengan tanggal 19 November 2021.
Di mana telah dibahas rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun anggaran 2022 dalam rapat kerja komisi-komisi dengan mitra kerjanya masing-masing serta dilanjutkan rapat kompilasi gabungan Komisi I, II, III dan IV dengan tim anggaran eksekutif.
“Berdasarkan rapat kompilasi, anggaran dalam tahun 2022 ini secara garis besar hanya untuk belanja rutin SOPD masing-masing, dan hanya terjadi pergeseran-pergeseran anggaran. Jika ada kegiatan baru hanya untuk memenuhi kegiatan-kegiatan yang sifatnya sangat prioritas dan urgen,” kata Ketua DPRD Kotim Rinie, Selasa 23 November 2021.
Menurutnya berdasarkan hasil rapat kerja komisi-komisi, ada beberapa kekurangan anggaran yaitu untuk di Komisi I ada usulan penambahan anggaran sebesar Rp . 77.736.686.034.
Sementara Komisi II ada usulan penambahan anggaran sebesar Rp . 44.225.925.892, Komisi III juga ada penambahan usulan anggaran sebesar Rp . 247.802.571.646 dan Komisi IV ada penambahan usulan anggaran sebesar Rp . 192.579.353.768.
Berdasarkan total pagu APBD tahun 2022 yang disepakati sebesar Rp . 1.869.648.670.200, dengan komposisi pendapatan RP . 1.869.648.670.200, belanja RP.1.932.811.373.400 dan surplus atau defisit Rp . 63.162.703.200.
Menurutnya, ini merupakan gambaran masih banyak program kegiatan yang belum dapat terdanai karena keterbatasan kemampuan keuangan saat ini.
Berangkat dari permasalahan tersebut, DPRD memberi catatan dan koreksi khususnya kepada Pemda Kotim agar kiranya dalam pelaksanaan program pembangunan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat dapat bekerja secara maksimal, tepat waktu dan tepat sasaran serta untuk kedepannya PAD juga harus digali dan dimaksimalkan.
“Karena masih banyak kegiatan prioritas yang belum bisa kita laksanakan karena terkendala kurangnya anggaran,” pungkasnya.
[Misnato].
